View source for DEBAT CAPRES: Koleksi Pertanyaan dari Onno W. Purbo

Berikut adalah koleksi pertanyan saat debat capres ke 5 PEMILU 2024 dari Onno W. Purbo.

Secara umum ada 9 pertanyaan dari Onno W. Purbo, cuma disini di tulis versi panjang & versi pendek-nya. Mungkin terbaca agak mengulang.



* '''Artificial Intelligence atau AI''' memungkinkan prediksi, seperti prediksi program kabinet yang sesuai kebutuhan rakyat per wilayah. Namun, AI membutuhkan akses big data, bahkan memata-matai data Indonesia untuk meningkatkan presisi prediksinya. Bagaimana strategi dan kebijakan untuk memaksimalkan manfaat AI tanpa mengorbankan keamanan dan kedaulatan data?

* '''Impor smartphone''' Indonesia terus meningkat, mencapai 50 triliun Rupiah di bulan Januari 2024. Tingkat Kandungan Dalam Negeri smartphone masih rendah, didominasi komponen pasif. Komponen aktif seperti chipset masih diimpor. Bagaimana strategi membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?

* '''Kesenjangan digital Indonesia''' memprihatinkan. Jawa 70-80% terkoneksi internet, Papua hanya 25%. Investasi infrastruktur telekomunikasi menjadi strategis. Sayangnya saham operator mayoritas swasta. Jaringan internet swadaya di urban dan desa bisa jadi solusi internet murah. Namun, neraca perdagangan teknologi informasi 2023 defisit 1,4 Miliar dollar AS. Bagaimana strategi mempersempit kesenjangan digital tanpa meningkatkan ketergantungan impor dan kedaulatan?

* Meskipun regulasi dan kebijakan seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan Pusat Data sudah ada, '''kebocoran data''' di Indonesia masih marak. Pada kuartal ketiga 2022, Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Berbagai sektor mengalami kebocoran data. Data sensitif seperti NIK, KTP, NPWP, data kesehatan, dan informasi keuangan bocor. Ini membahayakan privasi dan keamanan jutaan orang. Pertanyaannya, strategi dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan data dan melindungi privasi?


* Diperkirakan pada tahun 2025, Indonesia membutuhkan 1,9 juta pekerja teknologi informasi, jauh melebihi kebutuhan tahun 2022. Ironisnya, meskipun 100.000 sarjana IT lulus setiap tahun, hanya 2.000 yang bekerja di bidang IT. Kekosongan ini diisi oleh '''tenaga kerja asing'''. Strategi dan kebijakan apa yang dapat mengisi kesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dalam jangka pendek dan panjang?

* Gelombang '''PHK''' melanda startup Indonesia, menelan ratusan karyawan dari Ruangguru, Ajaib, Sirclo, Shopee, dan GoTo. Ironisnya, di saat yang sama, kebutuhan pekerja di bidang teknologi informasi diprediksi meningkat ke 1,9 juta di tahun 2025. Langkah apa yang perlu diambil untuk menekan PHK massal ini dan memulihkan perekonomian digital Indonesia?

* Meskipun '''Indeks Pembangunan Manusia''' Indonesia termasuk tinggi di ASEAN, skor Global Human Capital Index dan hasil PISA OECD menunjukkan rendahnya kualitas SDM, terutama literasi dan numerasi. Diperlukan kebijakan untuk membekali generasi bonus demografi di bidang literasi, sains, dan matematika agar lebih baik di ASEAN dan Asia. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan tersebut dapat dirumuskan dan diimplementasikan?

* '''Harga internet di Indonesia''' termasuk termurah di ASEAN, namun kualitasnya perlu ditingkatkan. Kecepatan internet rata-rata 18 Mbps download dan 10 Mbps upload, jauh dibandingkan Singapura dan Thailand. Tahun 2020 sudah ada 60% siswa menggunakan internet. Saat ini 6,5% sekolah tidak ada listrik, 60% SMA 70% SMP dan SD tidak ada komputer, 40% sekolah tidak ada internet. Murahnya harga internet belum dibarengi dengan akses yang merata. Apakah strategi untuk menjadikan Internet terjangkau terutama untuk pendidikan?

* Untuk memastikan '''inklusivitas''', website di Indonesia harus patuh pada standar aksesibilitas, seperti Web Content Accessibility Guidelines Level AA. Sayangnya, survei WebAIM 2022 menunjukkan hanya 1,2% website Indonesia yang memenuhi standar ini. Hal ini membatasi akses kelompok minoritas terhadap informasi, pengetahuan, pekerjaan dan layanan publik. Bagaimana kebijakan dan langkah agar semua web indonesia terutama web pemerintah memenuhi standard aksesibilitas?


==versi panjang==


* Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), impor smartphone ke Indonesia Januari 2024 sebesar 3,2 miliar dolar AS atau 50 trilyun Rupiah. Angka ini meningkat 10% dibandingkan Januari 2023. Data DEPRIN menunjukan Tingkat Kandungan Dalam Negeri TKDN produk telekomunikasi, smartphone, komputer ada dikisaran 30-35%. TKDN komponen smartphone didominasi oleh komponen pasif. Komponen aktif seperti chipset dan integrated circuit masih diimpor sehingga memiliki TKDN rendah. Padahal menurun DEPRIN, sebuah pabrik smartphone dengan kapasitas 5 juta smartphone per tahun dapat dibangun dengan biaya 0.5 trilyun Rupiah saja. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan di sisi People, Process, dan Technology yang dapat menjadikan kita lebih berdaulat dalam industri manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi?

* Kesenjangan digital di Indonesia cukup akut dengan konsentrasi penetrasi Internet sekitar 70-80% di Jawa, sedang penetrasi internet di luar jawa lebih kecil bahkan hanya 25% di Papua. Investasi infrastruktur dan peralatan telekomunikasi menjadi strategis. Sayangnya, pemerintah hanya memiliki 51% saham atas perusahaan telekomunikasi Indonesia, jadi kepentingan pemegang saham lain harus didahulukan. Untuk kebutuhan sosial, saat ini ada lebih dari 60.000 RT/RW-net swadaya masyarakat memberikan Internet murah di urban dan desa. Sayangnya, kondisi Neraca perdagangan perangkat TIK Indonesia periode Jan-Juli 2023 mengalami Defisit USD 1,40 Miliar dengan kecenderungan memburuk, bahkan dibayangi sejarah kelam korupsi di BAKTI. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan yang dapat mempersempit kesenjangan digital dan akses pengetahuan, tanpa meningkatkan ketergantungan import bahkan mengorbankan kedaulatan.

* Teknologi Artificial Intelligence dan Machine Learning memungkinkan kita memprediski secara presisi, misalnya, memprediksi program kabinet mendatang yang sesuai dengan kebutuhkan rakyat per wilayah. Sayangnya, untuk meningkatkan presisi hasil prediksinya, teknologi Artificial Intelligence membutuhkan akses ke rekaman big data yang besar bahkan memata-matai data Indonesia untuk di analisa. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan yang dapat memaksimalkan manfaat teknologi artificial intellgince dan machine learning tanpa mengorbankan keamanan dan kedaulatan data?

* Estimasi kementerian ketenagakerjaan, pada tahun 2025, Indonesia membutuhkan 1,9 juta pekerja teknologi informasi, melebihi kebutuhan pada tahun 2022 sebesar 1,2 juta. Setiap tahun, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sekitar 100.000 sarjana teknologi informasi, komputer dan ekonomi digital lulus. Namun, menurut kementerian Ketenagakerjaan, HANYA 2% atau 2000 orang lulusan IT tersebut yang akhirnya bekerja di bidang TI. Kekosongan yang ada, tampaknya banyak di isi Tenaga Kerja IT Asing, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 4% tenaga kerja asing di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun 2023, yang di dominasi oleh profesional teknologi informasi dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, dan Amerika. Pertanyaannya, strategi dan kebijakan apa yang dapat mengisi kesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dalam jangka pendek maupun panjang?

* Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan rintisan Startup di Indonesia terus berlanjut. Ruang Guru mem-PHK ratusan karyawan November 2022. Ajaib mem-PHK 67 karyawan Desember 2022. Sirclo mem-PHK 8% karyawan November 2022. PHK bahkan juga terjadi di perusahaan selevel dekakorn seperti Shopee dan GoTo Gojek Tokopedia. Shopee telah melakukan PHK sebanyak dua kali. Pada September 2022, Shopee mem-PHK 3% karyawan. November 2022, Shopee mem-PHK 10% karyawan. November 2022, GoTo mem-PHK 1.300 karyawan. Padahal, estimasi kementerian ketenagakerjaan di tahun 2025, Indonesia akan membutuhkan 1,9 juta pekerja bidang teknologi informasi, melebihi kebutuhan pada tahun 2022 sebesar 1,2 juta. Apakah langkah yang perlu dilakukan untuk menekan PHK masal di perusahaan rintisan Startup sehingga perekonomian digital Indonesia kembali pulih?

* Meskipun regulasi sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi dan kebijakan Pusat Data, kebocoran data di Indonesia masih marak. Menurut perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia setelah Rusia dan Perancis. Tercatat, ada 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data selama kuartal ke tiga 2022. Pada Tahun 2022, berbagai sektor mengalami kebocoran data, termasuk pencurian 228GB data dari Bank Indonesia, penjualan 720GB data pasien rumah sakit, kebocoran 160.000 file dalam 60GB data PT Pertamina Training & Consulting, kebocoran 26 juta data IndiHome, 252GB data Jasa Marga, 1.3 milyard data SIM Card, dan 44 juta data My Pertamina. Data sensitif seperti NIK, KTP, NPWP, data kesehatan, dan informasi keuangan terancam, membahayakan privasi dan keamanan jutaan orang. Kebocoran data ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada belum cukup. Pertanyaannya, strategi dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan data dan melindungi privasi masyarakat Indonesia?

* Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 oleh UNDP menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 di ASEAN dengan skor 0,705, masuk kategori pembangunan manusia yang tinggi. Sayangnya, berdasarkan Global Human Capital Index 2021 oleh World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 130 negara, tertinggal dari negara ASEAN seperti Singapura (11), Malaysia (33), dan Filipina (50). Sedihnya, berdasarkan hasil PISA OECD 2022, Indonesia menempati peringkat ke-74 dari 79 negara di literasi membaca, peringkat ke-78 di literasi matematika, dan peringkat ke-77 di literasi sains. Ini menunjukkan rendahnya kualitas SDM, terutama dalam hal literasi dan numerasi. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan untuk membekali generasi bonus demografi dibidang literasi membaca, sains dan matematika agar lebih baik di ASEAN dan Asia?

* Harga internet di Indonesia termasuk termurah di ASEAN. Menurut cable.co.uk Juni-September 2023, rata-rata harga internet seluler di Indonesia US$0,28 per GigByte. Ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga setelah Myanmar (US$0,17) dan Thailand (US$0,26). Harga paket-an 1 Gigabps operator selular Indonesia berkisar Rp. 2000-3000,- setara dengan voucher WiFi RT/RW-net harian di desa-desa di Jawa Barat. Harga internet di Indonesia memang murah, tetapi kualitas-nya perlu ditingkatkan. Menurut Speedtest.net, kecepatan internet rata-rata di Indonesia Januari 2024 adalah 18 Mbps download dan 10 Mbps upload. Ini jauh dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Singapura (184 Mbps upload 193 Mbps download) dan Thailand (75 Mbps  upload / 25 Mbps download). Pada 2020, memang ada 60% siswa yang menggunakan internet, tumbuh pesat dari 35% di 2016. Sayangnya masih ada 12.000 atau 40% sekolah Indonesia tidak mempunyai akses Internet. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan internet menjadi kebutuhan bagi siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kendala akses pengetahuan masih signifikan ditengah murahnya harga akses Internet. Apakah strategi untuk menjadikan Internet terjangkau terutama untuk pendidikan?

* Untuk memastikan inklusivitas, semua informasi elektronik harus patuh pada standar aksesibilitas. Namun, survei WebAIM 2022 menunjukkan hanya 1,2% website Indonesia yang memenuhi standar Web Content Accessibility Guidelines Level AA. Standar ini merupakan panduan internasional untuk memastikan aksesibilitas website bagi penyandang disabilitas. Bagaimana kebijakan dan langkah agar semua web indonesia terutama web pemerintah memenuhi standard aksesibilitas?








==data tambahan tentang pelindungan data pribadi==

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi untuk melindungi data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahkan secara explisit Pemerintah indonesia mempunyai kebijakan Pusat Data (Data Center) di Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Data untuk Penyelenggara Sistem Elektronik yang dimaksudkan untuk Meningkatkan kedaulatan data nasional dan Melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Namun, regulasi ini masih belum cukup untuk mengatasi masalah kebocoran data yang semakin marak. Bank Indonesia (Januari 2022) - Pada bulan Januari 2022, Bank Indonesia menghadapi insiden kebocoran data yang mengkhawatirkan. Grup ransomware Conti mencuri 228 GB data dari database Bank Indonesia. Data sensitif, termasuk informasi nasabah dan transaksi, terungkap dan memengaruhi ribuan individu. Data Pasien Rumah Sakit (Januari 2022) - Pada bulan yang sama, terjadi kebocoran data pasien rumah sakit di Indonesia. Data medis pribadi dan informasi sensitif lainnya dengan ukuran 720 GB dijual di forum online Raidforums. Akun bernama GOD User, mengklaim bahwa data ini berasal dari server Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Data Pelamar Kerja PT Pertamina Training & Consulting (Januari 2022) - Insiden kebocoran data pada Januari 2022 juga melibatkan PT Pertamina Training & Consulting, sebuah perusahaan konsultan. Terdapat lebih dari 160.000 file dengan total ukuran 60 GB informasi pribadi pelamar pekerjaan terbongkar, seperti nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, hingga gelar secara terperinci. Data 21.000 Perusahaan di Indonesia (Agustus 2022) - Pada bulan Agustus 2022, data dari 21.000 perusahaan di Indonesia terekspos secara online. Data berukur 347 GB terdiri dari data Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi dan komisaris, NPWP perusahaan, KK pemegang saham, serta data-data penting lainnya. Data Pelanggan PLN (Agustus 2022) - Kasus kebocoran data melibatkan pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada bulan Agustus 2022. Informasi akun pelanggan, termasuk alamat dan data kontak, menjadi tersedia secara ilegal, dijual di situs breached.to dan meninggalkan pelanggan dengan risiko potensial. Data Pengguna IndiHome (Agustus 2022) - Layanan Internet IndiHome menghadapi masalah kebocoran data pada Agustus 2022. 26 juta riwayat browsing, penelusuran, data pengguna, seperti alamat email dan nomor telepon, terancam tersebar secara ilegal, mengancam privasi mereka. Data ini diunggah oleh akun bernama Bjorka melalui situs breached.to. Data Pelanggan Jasa Marga (Agustus 2022) - Jasa Marga, perusahaan yang mengelola jalan tol di Indonesia, mengalami insiden kebocoran data pada bulan Agustus 2022. Sekitar 252 GB data pelanggan, karyawan, data perusahaan, dan keuangan Jasa Marga pada saat itu terekspos dan dijual oleh akun bernama Desorden melalui forum hackers breached.to. Data SIM Card Indonesia (September 2022) - Pada bulan September 2022, sebanyak 1,3 miliar data kartu SIM Card di Indonesia menjadi target kebocoran data dan dijual di forum breached.to. Bjorka, nama akun yang mengunggah data ini mengaku data berukuran 87 GB ini berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, dan tanggal registrasi. Data KPU (September 2022) - KPU, yang memiliki data penting terkait pemilu di Indonesia, menghadapi insiden kebocoran data pada bulan September 2022. Bjorka, hacker yang meretas data ini mengaku sebanyak 105 juta data NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat tinggal, hingga jenis kelamin dijual dengan nama file “Indonesia Citizenship Database From KPU 105M”. Data pengguna My Pertamina (November 2022) - Pada bulan November 2022, Bjorka kembali beraksi dengan membobol data dari platform My Pertamina dan menjual 44 juta data seharga Rp392 juta melalui bitcoin. Data pengguna, seperti username dan password, terekspos, membuat pengguna dalam risiko keamanan digital yang serius.