View source for Philosofy Penyensoran di Internet

 > Nah, pertanyaannya adalah apakah masih relevan jika ditarik ke kondisi penyensoran internet
 > di Indonesia saat ini?
 > 

sebelum menjawab
kita harus sadar bahwa ada tiga pilar hukum
# hukum tuhan (yang membuat manusia)
# hukum tertulis (UU, PP, PERMEN dll) - proses lambat
# hukum tidak tertulis (konsensus, hukum adat, etika, netiket dll) - proses biasanya cepat

Ujungnya
#  hukum tuhan - halal & haram -> surga & neraka
# hukum tertulis - polisi, pengadilan -> penjara
# hukum adat - mulut ke mulut -> sangsi sosial, dikucilkan dll

PERMEN Sensor itu adalah hukum tertulis
PERMEN Sensor itu bahkan menjadikan pemerintah
yang menentukan mana situs baik, mana tidak baik
masih untung bukan halal & haram ..
Mekanisme kerja PERMEN Sensor biasanya lambat
karena menggunakan birokrasi pemerintah

Masalah paling fatal adalah
kalau salah menentukan situs baik
dan di masukan daftar situs tidak baik ...
dan ini banyak kejadian yang sudah terjadi
siapa yang harus tanggung jawab?
pemerintah? ISP? Operator? Trust+? Nawala?

Mekanisme yang rigid yang menentukan mana yang baik & tidak
biasanya memang dibutuhkan pada masyarakat yang belum dewasa,
khususnya anak2, siswa, atau yang pendidikannya rendah

Pada masyarakat yang pendidikannya tinggi, dewasa,
mampu melakukan nalar dengan baik
maka kita cenderung untuk menggunakan konsensus, hukum adat, kesepakatan, etika
Jadi sebetulnya pada masyarakat dewasa dan berpendidikan
akan sangat aneh kalau kita menggunakan hukum tertulis seperti PERMEN
untuk melakukan hal-hal seperti menentukan situs mana yang baik & buruk.

Solusi pengganti PERMEN Sensor
kita dapat lebih mengandalkan hukum adat
untuk melakukan sensor secara lokal
dari sisi teknologi-pun menjadi lebih mudah

Masyarakat Internet, juga di Indonesia, biasanya
mempunyai pendidikan yang relatif tinggi
untuk jenis masyarakat ini maka di Internet di kenal
mekanisme netiket yang pada dasarnya adalah konsensus / hukum adat
ini bisa digunakan di kantor, instansi dll dalam menangani situs porno
mekanisme untuk memblokir situs berdasarkan konsensus
bisa menggunakan tools seperti SquidGuard dll

Di samping itu, di berbagai situs di Internet
biasanya ada mekanisme flagging dll untuk
melakukan self-sensor oleh pengguna
ini adalah mekanisme konsensus / hukum adat
yang lebih cepat daripada hukum tertulis

Untuk anak2, siswa, sekolah, kampus
pihak penyelenggara sekolah, guru, rektor dll
dapat di sarankan daftar situs yang di cekal
daftar ini dapat disarankan oleh pemerintah
tapi sebaiknya di kelola secara swadaya oleh masyarakat sekolah / kampus,
ini terutama untuk tidak membebani kinerja ISP secara umum.