Dasar Aturan untuk Operator Indonesia - Revision history

Onnowpurbo at 11:29, 18 January 2011

2011-01-18T11:29:02Z

← Older revision		Revision as of 11:29, 18 January 2011
Line 1:		Line 1:
	# '''UU no.36/1999''': Pasal 8 (1) - yang bisa menyelenggarakan jaringan telekomunikasi); Pasal 9 ayat (1) - yang bisa menyelenggarakan jasa telekomunikasi); Pasal 16 ayat (3) - KPU diatur dalam PP; Pasal 20 - kewajiban prioritas bagi keamanan dll; Pasal 21 - larangan yang bertentangan dg kepentingan umum, kesusilaan, dsb; Pasal 32 - persyaratan teknis perangkat yang diimpor untuk digunakan; Pasal 34 - biaya penggunaan frekuensi.		# '''UU no.36/1999''': Pasal 8 (1) - yang bisa menyelenggarakan jaringan telekomunikasi); Pasal 9 ayat (1) - yang bisa menyelenggarakan jasa telekomunikasi); Pasal 16 ayat (3) - KPU diatur dalam PP; Pasal 20 - kewajiban prioritas bagi keamanan dll; Pasal 21 - larangan yang bertentangan dg kepentingan umum, kesusilaan, dsb; Pasal 32 - persyaratan teknis perangkat yang diimpor untuk digunakan; Pasal 34 - biaya penggunaan frekuensi.
	# '''PP no.52/2000'': Pasal 8 ayat (2) dan (3) - kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi; Pasal 13 - keharusan menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi; Pasal 14 ayat (1) c. (jasa multimedia); Pasal 20 - kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk interkoneksi; Pasal 21 - dalam interkoneksi, penyelenggara jaringan wajib berikan tingkat layanan yang disepakati; Pasal 24 - hubungan penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi harus transparan; Pasal 25 - kewajiban menghubungkan ke jaringan lain (dalam dan luar negeri), dan hak untuk dapat bagian biaya interkoneksi; Pasal 28 ayat (4) - KPU untuk penyelenggara jaringan dan jasa lainnya; Pasal 32 - Kewajiban BHP Telekomunikasi; Pasal 71 - persyaratan teknis perangkat yang diimpor atau digunakan.		# '''PP no.52/2000''': Pasal 8 ayat (2) dan (3) - kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi; Pasal 13 - keharusan menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi; Pasal 14 ayat (1) c. (jasa multimedia); Pasal 20 - kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk interkoneksi; Pasal 21 - dalam interkoneksi, penyelenggara jaringan wajib berikan tingkat layanan yang disepakati; Pasal 24 - hubungan penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi harus transparan; Pasal 25 - kewajiban menghubungkan ke jaringan lain (dalam dan luar negeri), dan hak untuk dapat bagian biaya interkoneksi; Pasal 28 ayat (4) - KPU untuk penyelenggara jaringan dan jasa lainnya; Pasal 32 - Kewajiban BHP Telekomunikasi; Pasal 71 - persyaratan teknis perangkat yang diimpor atau digunakan.
	# '''KEPMEN KM no. 21/2001''': Pasal 3 ayat (1) c. dan (2) - Jasa Multimedia; Pasal 6 - penyelenggara jasa telekomunikasi bisa bangun jaringan bila tak tersedia; Pasal 10 - wajib memenuhi persyaratan teknis dengan sertifikat Dirjen; Pasal 13 - setiap penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan KPU; Pasal 46 ayat (1) - penyelenggara jasa multimedia internet dan interkoneksi internet; Pasal 47 ayat (1) - Izin jasa multimedia oleh Dirjen.		# '''KEPMEN KM no. 21/2001''': Pasal 3 ayat (1) c. dan (2) - Jasa Multimedia; Pasal 6 - penyelenggara jasa telekomunikasi bisa bangun jaringan bila tak tersedia; Pasal 10 - wajib memenuhi persyaratan teknis dengan sertifikat Dirjen; Pasal 13 - setiap penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan KPU; Pasal 46 ayat (1) - penyelenggara jasa multimedia internet dan interkoneksi internet; Pasal 47 ayat (1) - Izin jasa multimedia oleh Dirjen.
	# '''KEPMEN KM no.30/2004''' - perubahan atau KM no.21/2001: Pasal I, D - tambahan thd Pasal 46 ayat (1), pertambahan huruf e baru ttg jasa sistem komunikasi data; Pasal I, E - izin multimedia oleh Dirjen.		# '''KEPMEN KM no.30/2004''' - perubahan atau KM no.21/2001: Pasal I, D - tambahan thd Pasal 46 ayat (1), pertambahan huruf e baru ttg jasa sistem komunikasi data; Pasal I, E - izin multimedia oleh Dirjen.

Onnowpurbo at 11:28, 18 January 2011

2011-01-18T11:28:42Z

← Older revision		Revision as of 11:28, 18 January 2011
Line 1:		Line 1:
	# UU no.36/1999: Pasal 8 (1) - yang bisa menyelenggarakan jaringan telekomunikasi); Pasal 9 ayat (1) - yang bisa menyelenggarakan jasa telekomunikasi); Pasal 16 ayat (3) - KPU diatur dalam PP; Pasal 20 - kewajiban prioritas bagi keamanan dll; Pasal 21 - larangan yang bertentangan dg kepentingan umum, kesusilaan, dsb; Pasal 32 - persyaratan teknis perangkat yang diimpor untuk digunakan; Pasal 34 - biaya penggunaan frekuensi.		# '''UU no.36/1999''': Pasal 8 (1) - yang bisa menyelenggarakan jaringan telekomunikasi); Pasal 9 ayat (1) - yang bisa menyelenggarakan jasa telekomunikasi); Pasal 16 ayat (3) - KPU diatur dalam PP; Pasal 20 - kewajiban prioritas bagi keamanan dll; Pasal 21 - larangan yang bertentangan dg kepentingan umum, kesusilaan, dsb; Pasal 32 - persyaratan teknis perangkat yang diimpor untuk digunakan; Pasal 34 - biaya penggunaan frekuensi.
	# PP no.52/2000: Pasal 8 ayat (2) dan (3) - kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi; Pasal 13 - keharusan menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi; Pasal 14 ayat (1) c. (jasa multimedia); Pasal 20 - kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk interkoneksi; Pasal 21 - dalam interkoneksi, penyelenggara jaringan wajib berikan tingkat layanan yang disepakati; Pasal 24 - hubungan penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi harus transparan; Pasal 25 - kewajiban menghubungkan ke jaringan lain (dalam dan luar negeri), dan hak untuk dapat bagian biaya interkoneksi; Pasal 28 ayat (4) - KPU untuk penyelenggara jaringan dan jasa lainnya; Pasal 32 - Kewajiban BHP Telekomunikasi; Pasal 71 - persyaratan teknis perangkat yang diimpor atau digunakan.		# '''PP no.52/2000'': Pasal 8 ayat (2) dan (3) - kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi; Pasal 13 - keharusan menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi; Pasal 14 ayat (1) c. (jasa multimedia); Pasal 20 - kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk interkoneksi; Pasal 21 - dalam interkoneksi, penyelenggara jaringan wajib berikan tingkat layanan yang disepakati; Pasal 24 - hubungan penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi harus transparan; Pasal 25 - kewajiban menghubungkan ke jaringan lain (dalam dan luar negeri), dan hak untuk dapat bagian biaya interkoneksi; Pasal 28 ayat (4) - KPU untuk penyelenggara jaringan dan jasa lainnya; Pasal 32 - Kewajiban BHP Telekomunikasi; Pasal 71 - persyaratan teknis perangkat yang diimpor atau digunakan.
	# KEPMEN KM no. 21/2001: Pasal 3 ayat (1) c. dan (2) - Jasa Multimedia; Pasal 6 - penyelenggara jasa telekomunikasi bisa bangun jaringan bila tak tersedia; Pasal 10 - wajib memenuhi persyaratan teknis dengan sertifikat Dirjen; Pasal 13 - setiap penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan KPU; Pasal 46 ayat (1) - penyelenggara jasa multimedia internet dan interkoneksi internet; Pasal 47 ayat (1) - Izin jasa multimedia oleh Dirjen.		# '''KEPMEN KM no. 21/2001''': Pasal 3 ayat (1) c. dan (2) - Jasa Multimedia; Pasal 6 - penyelenggara jasa telekomunikasi bisa bangun jaringan bila tak tersedia; Pasal 10 - wajib memenuhi persyaratan teknis dengan sertifikat Dirjen; Pasal 13 - setiap penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan KPU; Pasal 46 ayat (1) - penyelenggara jasa multimedia internet dan interkoneksi internet; Pasal 47 ayat (1) - Izin jasa multimedia oleh Dirjen.
	# KEPMEN KM no.30/2004 - perubahan atau KM no.21/2001: Pasal I, D - tambahan thd Pasal 46 ayat (1), pertambahan huruf e baru ttg jasa sistem komunikasi data; Pasal I, E - izin multimedia oleh Dirjen.		# '''KEPMEN KM no.30/2004''' - perubahan atau KM no.21/2001: Pasal I, D - tambahan thd Pasal 46 ayat (1), pertambahan huruf e baru ttg jasa sistem komunikasi data; Pasal I, E - izin multimedia oleh Dirjen.
	# PERMEN PM no.31/2008 - Perubahan atas KM 21/2001 dan 30/2004: Pasal I - perubahan Pasal 46 ayat (1) tentang penyelenggaraan jasa multimedia.		# '''PERMEN PM no.31/2008 -''' Perubahan atas KM 21/2001 dan 30/2004: Pasal I - perubahan Pasal 46 ayat (1) tentang penyelenggaraan jasa multimedia.

	==Pranala Menarik==		==Pranala Menarik==

Onnowpurbo: New page: # UU no.36/1999: Pasal 8 (1) - yang bisa menyelenggarakan jaringan telekomunikasi); Pasal 9 ayat (1) - yang bisa menyelenggarakan jasa telekomunikasi); Pasal 16 ayat (3) - KPU diatur dalam...

2011-01-18T11:28:01Z

New page: # UU no.36/1999: Pasal 8 (1) - yang bisa menyelenggarakan jaringan telekomunikasi); Pasal 9 ayat (1) - yang bisa menyelenggarakan jasa telekomunikasi); Pasal 16 ayat (3) - KPU diatur dalam...

New page

# UU no.36/1999: Pasal 8 (1) - yang bisa menyelenggarakan jaringan telekomunikasi); Pasal 9 ayat (1) - yang bisa menyelenggarakan jasa telekomunikasi); Pasal 16 ayat (3) - KPU diatur dalam PP; Pasal 20 - kewajiban prioritas bagi keamanan dll; Pasal 21 - larangan yang bertentangan dg kepentingan umum, kesusilaan, dsb; Pasal 32 - persyaratan teknis perangkat yang diimpor untuk digunakan; Pasal 34 - biaya penggunaan frekuensi.
# PP no.52/2000: Pasal 8 ayat (2) dan (3) - kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi; Pasal 13 - keharusan menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi; Pasal 14 ayat (1) c. (jasa multimedia); Pasal 20 - kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk interkoneksi; Pasal 21 - dalam interkoneksi, penyelenggara jaringan wajib berikan tingkat layanan yang disepakati; Pasal 24 - hubungan penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi harus transparan; Pasal 25 - kewajiban menghubungkan ke jaringan lain (dalam dan luar negeri), dan hak untuk dapat bagian biaya interkoneksi; Pasal 28 ayat (4) - KPU untuk penyelenggara jaringan dan jasa lainnya; Pasal 32 - Kewajiban BHP Telekomunikasi; Pasal 71 - persyaratan teknis perangkat yang diimpor atau digunakan.
# KEPMEN KM no. 21/2001: Pasal 3 ayat (1) c. dan (2) - Jasa Multimedia; Pasal 6 - penyelenggara jasa telekomunikasi bisa bangun jaringan bila tak tersedia; Pasal 10 - wajib memenuhi persyaratan teknis dengan sertifikat Dirjen; Pasal 13 - setiap penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan KPU; Pasal 46 ayat (1) - penyelenggara jasa multimedia internet dan interkoneksi internet; Pasal 47 ayat (1) - Izin jasa multimedia oleh Dirjen.
# KEPMEN KM no.30/2004 - perubahan atau KM no.21/2001: Pasal I, D - tambahan thd Pasal 46 ayat (1), pertambahan huruf e baru ttg jasa sistem komunikasi data; Pasal I, E - izin multimedia oleh Dirjen.
# PERMEN PM no.31/2008 - Perubahan atas KM 21/2001 dan 30/2004: Pasal I - perubahan Pasal 46 ayat (1) tentang penyelenggaraan jasa multimedia.

==Pranala Menarik==

* [[Wawancara sekitar Blokir BlackBerry]]
* [[Dasar Aturan untuk Operator Indonesia]]
* [[BlackBerry dan Penyaring Konten Internet]]
* [[RIM dan pelaku asing dalam industry Telematika Indonesia]]
* [[Konsep Operator Telekomunikasi vs. ISP vs. Aplikasi di Internet]]
* [[Enkripsi di BlackBerry]]
* [[BlackBerry: QA mengenai RIM, BIS, PNBP]]
* [[Sejarah Internet Indonesia]]
* [[Onno W. Purbo]]