Mengecam UU ITE dan Menolak Kebijakan Represif - Revision history

Onnowpurbo at 09:48, 16 May 2010

2010-05-16T09:48:06Z

← Older revision		Revision as of 09:48, 16 May 2010
Line 91:		Line 91:
	Center for Democratic and Transparency (CDT)		Center for Democratic and Transparency (CDT)
	Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)		Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)


			==Pranala Menarik==

			* [[Sejarah Internet Indonesia]]

			[[Category: Sejarah]]

Onnowpurbo at 11:46, 29 April 2008

2008-04-29T11:46:54Z

← Older revision		Revision as of 11:46, 29 April 2008
Line 7:		Line 7:

	Pernyataan Sikap Bersama:		Pernyataan Sikap Bersama:
	UU ITE MENGANCAM KEMERDEKAAN BERPENDAPAT
	DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA*		UU ITE MENGANCAM KEMERDEKAAN BERPENDAPAT
	29 04 2008		DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA*
			29 04 2008

	Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia		Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia


	Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia (Aliansi) sangat		Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia (Aliansi) sangat
Line 74:		Line 76:
	# Menolak kontrol negara atas kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi dalam segala bentuknya di Indonesia		# Menolak kontrol negara atas kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi dalam segala bentuknya di Indonesia
	# Mengecam ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengancam kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi dalam UU ITE		# Mengecam ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengancam kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi dalam UU ITE
	# Mendesak agar pemerintah segera melakukan amandemen terhadap UU ITEagar sesuai dengan kewajiban-kewajiban Internasional Indonesia		# Mendesak agar pemerintah segera melakukan amandemen terhadap UU ITEagar sesuai dengan kewajiban-kewajiban Internasional Indonesia dalam konteks hak asasi manusia dan juga tidak melanjutkan pembahasan RUU TIPITI yang sangat mengancam kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi di Indonesia
	dalam konteks hak asasi manusia dan juga tidak melanjutkan pembahasan RUU TIPITI yang sangat mengancam kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi di Indonesia
	# Menyerukan agar seluruh komponen masyarakat sipil di Indonesia untuk mengawasi dengan ketat setiap pembuatan peraturan perundang-undangan di DPR		# Menyerukan agar seluruh komponen masyarakat sipil di Indonesia untuk mengawasi dengan ketat setiap pembuatan peraturan perundang-undangan di DPR
	agar tidak bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia		agar tidak bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia

Onnowpurbo: New page: Date: Tue, 29 Apr 2008 04:32:51 -0700 From: Enda Nasution Reply-To: itb@itb.ac.id To: iaitbjakarta@yahoogroups.com Subject: [Itb] Mengecam UU ITE dan Menolak Kebi...

2008-04-29T11:46:07Z

New page: Date: Tue, 29 Apr 2008 04:32:51 -0700 From: Enda Nasution <enda.nst@gmail.com> Reply-To: itb@itb.ac.id To: iaitbjakarta@yahoogroups.com Subject: [Itb] Mengecam UU ITE dan Menolak Kebi...

New page

Date: Tue, 29 Apr 2008 04:32:51 -0700
From: Enda Nasution <enda.nst@gmail.com>
Reply-To: itb@itb.ac.id
To: iaitbjakarta@yahoogroups.com
Subject: [Itb] Mengecam UU ITE dan Menolak Kebijakan Represif (Pernyataan Bersama)

Pernyataan Sikap Bersama:
UU ITE MENGANCAM KEMERDEKAAN BERPENDAPAT
DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA*
29 04 2008

Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia

Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia (Aliansi) sangat
prihatin dengan keinginan pemerintah untuk mengontrol kembali
kebebasan-kebebasan dasar yang telah mendapatkan jaminan konstitusional di
Indonesia.

Kontrol ini sebagian telah terlaksana melalui tangan Departemen Komunikasi
dan Informatika dengan 4 PP Penyiaran yang memangkas kewenangan Komisi
Penyiaran Indonesia, Kewajiban Registrasi Nomor Telepon Seluler Pra Bayar,
UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP).

Negara Republik Indonesia selain telah menjamin Hak Asasi Manusia dalam
Perubahan II UUD 1945, Pemerintah juga telah meratifikasi Kovenan
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang tentunya membawa kewajiban
Internasional untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan
Indonesia.

Namun UU ITE telah jelas tidak mengakui perhormatan, pemajuan, dan
perlindungan Hak Asasi Manusia, dan mengabaikan UU No 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan agar setiap materi
muatan peraturan perundang-undangan menceminkan perlindungan dan
penghormatan hak asasi manusia. Dalam Konsideran Mengingat UU ITE sama
sekali tidak mencantumkan ketentuan apapun tentang Hak Asasi Manusia, oleh
karena itu dalam pandangan Aliansi UU ini telah menunjukkan watak aslinya
yang mengabaikan Hak Asasi Manusia

UU ITE ini juga tidak mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai
sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. UU ini telah jauh melenceng dari misi awalnya
yang hendak melindungi perdagangan dan transaksi elektronik. UU ITE malah
melangkah jauh dengan mencampuri hak-hak sipil yang merupakan bagian dari
kebebasan dasar yang harus dapat dinikmati oleh setiap orang yaitu
kemerdekaan berpendapat

Aliansi memperkirakan setidaknya ada 7 ketentuan dalam UU ITE yang
berpotensi mengancam diantarnya adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3),
Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (2), Pasal 45 ayat (1),
dan Pasal 45 ayat (2).

Sementara itu UU ITE juga memberikan cek kosong dalam bentuk Peraturan
Pemerintah untuk melaksanakan implementasi dari Pasal 31 ayat (3) dan Pasal
40 ayat (2).

UU ITE ini juga mengesahkan perluasan kembali kewenangan Depkominfo yang
sangat ditolak oleh kalangan media. Aparat Depkominfo akan menjadi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, disamping Penyidik Polri, untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam
pandangan Aliansi ini adalah upaya sistematis dari Depkominfo untuk
mengembalikan kejayaan pada saat Depkominfo masih bernama Departemen
Penerangan.

Selain UU ITE, Pemerintah dan DPR juga sedang membahas RUU Tindak Pidana
Teknologi Informasi (RUU TIPITI) yang RUU dan naskah akademiknya di siapkan
oleh Global Internet Policy Initiative - Indonesia, Cyber Policy Club, dan
Indonesia Media Law and Policy Center. Sebuah RUU yang juga tak kalah
mengancam kemerdekaan berpendapat dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Oleh karena itu, kami, Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia menyatakan sikap

# Menolak kontrol negara atas kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi dalam segala bentuknya di Indonesia
# Mengecam ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengancam kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi dalam UU ITE
# Mendesak agar pemerintah segera melakukan *amandemen terhadap UU ITE*agar sesuai dengan kewajiban-kewajiban Internasional Indonesia
dalam konteks hak asasi manusia dan juga tidak melanjutkan pembahasan RUU TIPITI yang sangat mengancam kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berekspresi di Indonesia
# Menyerukan agar seluruh komponen masyarakat sipil di Indonesia untuk mengawasi dengan ketat setiap pembuatan peraturan perundang-undangan di DPR
agar tidak bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia

Jakarta, April 2008

Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Komunitas Bloger Benteng Cisadane (KBBC)
Center for Democratic and Transparency (CDT)
Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)