Teknologi Informasi di Perpajakan - Revision history

Onnowpurbo: Created page with " Subject: Re: Opini Bapak Onno From: "Onno W. Purbo" Date: Sun, February 17, 2019 11:11 To: "Ismu Hendarto Wicaksono"
2019-02-17T04:14:50Z

Created page with " Subject: Re: Opini Bapak Onno From: "Onno W. Purbo" <onno@indo.net.id> Date: Sun, February 17, 2019 11:11 To: "Ismu Hendarto Wicaksono" <ismu.wicaksono@yahoo.c..."

New page
Subject: Re: Opini Bapak Onno
From: "Onno W. Purbo" <onno@indo.net.id>
Date: Sun, February 17, 2019 11:11
To: "Ismu Hendarto Wicaksono" <ismu.wicaksono@yahoo.com>
Cc: onno@indo.net.id

> 1. Menurut Bapak, seberapa besar peran teknologi informasi dalam memajukan
> kualitas masyarakat Dan Sumber Daya Aparatur pemerintah?

Jawab singkatnya HARI INI TIDAK BISA.

Kita harus menyadari bahwa sebuah teknologi hanya alat bantu saja.
Sebuah teknologi hanya bisa maksimal bermanfaat jika
ekosistem sekitarnya mendukung.

Khususnya teknologi informasi hanya bisa maksimal JIKA
* lingkungan / ekosistem yang ada KOMPETITIF, mau MAJU dll.
* lingkungan / ekosistem yang ada TRANSPARAN, menghormati HUKUM, dll.

Contoh bisa tanya ke diri kita masing-masing,
apakah Instanasi & SDM Pemerintah Pemerintah mau KOMPETITIF?
tidak sogok menyogok? tidak ada double pembukuan? tidak ada setoran?

Jika semua jawaban YA maka
Teknologi Informasi akan bisa bermanfaat secara maksimal.
Jika kita menjawab TIDAK, maka jangan berharap teknologi informasi bisa
maksimal.

Dia hanya menjadi bagian dari PROYEK PENGADAAN saja.

> 2. Bisakah dalam 5-7 tahun mendatang, teknologi menjadi bagian dari
> institusi pemerintah, khususnya di kota-kota kecil di pelosok Indonesia?

Jawab singkat-nya TIDAK

Pertanyaannya di balik siapa yang mau mendanai untuk mencapai pelosok desa?
apakah pemeritah? atau operator telekomunikasi? atau masyarakat?
Ini semua tergantung policy, kebijakan, aturan yang ada ..

Jika kita membaca aturan yang ada maka jelas
hanya operator yang BISA menggelar infrastruktur sampai ke desa
sementara operator itu SWASTA,
SWASTA tujuan utamanya adalah cari uang / duit.
Sayangnya di desa tidak ada duit.

Jika pemerintah memaksa membangun sendiri infrastuktur internet ke desa
maka pemerintah MELANGGAR aturan (UU) telekomunikasi yang ada.

Jadi kesimpulannya, JANGAN TERLALU BERMIMPI bahwa teknologi informasi
akan masuk ke desa, jika aturan yang ada mengandalkan swasta untuk
memberikan akses telekomunikasi ke pedesaan.

> 3. Sepanjang pengetahuan Bapak, apakah teknologi informasi
> beroperasi dengan integritas aparat pemerintah?

Jawab singkatnya HARUSNYA.

Kembali ke jawaban pertanyaan nomor 1
Jika pimpinan yang ada cukup berani untuk BERSIH
maka teknologi informasi bisa meningkatkan integritas aparat

Tapi jika ada keinginan untuk memperoleh keuntungan yang tidak halal
maka jangan harap teknologi akan membantu.

Saya melihat ada yang baik integritas-nya seperti di LKPP
cuma kenapa tidak semua intansi menggunakan LPSE? itu menjadi pertanyaan kan?

> 4. Terakhir, bagaimana opini Bapak mengenai penerapan teknologi
> informasi Dan sistem perpajakan
> Indonesia? Seberapa pentingkah penggunaan teknologi informasi berbanding
> dengan tingkat 'melek teknologi' masyarakat Indonesia secara keseluruhan?

Secara instink saya merasa bahwa yang penting bukan melek teknologi-nya
Yang lebih penting masyarakat di untungkan,
misalnya
* para koruptor bisa di tangkap dan dikurangi
* kebocoran anggaran bisa di kurangi
* audit tidak hanya keuangan, tapi apakah proyek berfungsi.
* tidak ada sogokan / setoran
* pembayaran pajak bisa automatis, tidak perlu nganti / mengisi formulir
* proses pembayaran pajak tidak ribet / berbelit-belit

Proses di atas sangat mungkin terjadi dengan teknologi
Proses di atas tidak perlu menunggu masyarakat "melek teknologi"

Contoh penggunaan "e-toll". "e-money" apakah perlu menunggu masyarakat
sampai semua melek teknologi? tidak juga kan?

Jujur saya sendiri pusing kalau harus mengurus pajak sendiri
apalagi sekarang saya praktis hampir tidak bekerja, lebih banyak
bekerja sendiri dirumah ... bayar pajaknya pusing ..